Aceh

Di Meulaboh TKN: Aceh Sangat Penting untuk Jokowi

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyant. | Foto: Syamsurizal

Meulaboh – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Aceh sangat penting bagi Jokowi. Hal itu diungkapkan Hasto saat melakukan kunjungan safari ke Meulaboh, Aceh Barat, Rabu (6/3).

“Aceh ini rumah kedua Pak Jokowi. Aceh tempat Pak Jokowi meniti karir. Aceh sangat penting,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (6/3) malam setelah pertemuan dengan sejumlah kalangan di sebuah kafe.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P ini, dalam Pemilu, Jokowi tidak melihat berapa persentase penduduk Aceh dari total jumlah pemilih di Indonesia. Namun yang dilihat Jokowi adalah, Aceh sebagau pintu gerbang kemajuan Indonesia.

“Aceh mempunyai sejarah kemajuan Samudra Pase, penyeberangan Islam ke seluruh nusantara dari Aceh, bahkan ke haji saja dimulai dari Aceh. Maka semangat itu yang dibangun Pak Jokowi,” tambahnya.

Hal itu sebelumnya juga disampaikan Hasto saat bertemu dengan sejumlah kalangan masyarakat Aceh Barat. Jokowi dia katakan, merupakan sosok yang sangat memperhatikan Aceh. Menurutnya, baru kali inilah ada sosok Presiden yang rajin ke Aceh.

Dalam kunjungan ke Aceh Barat kemarin, Sekretaris TKN pasangan nomor urut 01 ini melakukan pertemuan di sejumlah titik. Pertemuan pada Rabu kemarin diawali dari Banda Aceh ke Aceh Besar, Aceh Jaya, serta ke Aceh Barat. Di Aceh Barat kunjungan diawali dari kawasan perumahan nelayan di Samatiga. Sedangkan pada malam hari pertemuan di sebuah kafe dengan kalangan pemuda serta berlanjut silaturahmi dengan ulama dan santri di Pesanteren Babussalam, Meulaboh.

Kunjungan Hasto itu turut didampingi oleh sejumlah petinggi TKN dari Jakarta, termasuk calon anggota DPR-RI asal Aceh. Turut juga sejumlah pimpinan pesantren asal Aceh serta tim sukses capres nomor urut 01 Aceh, Sofyan Daud dan Muksalmina.

Hasto menyempaikan perihal keberhasilan Jokowi dan berharap dukungan dari kalangan masyarakat Aceh sehingga Jokowi kembali terpilih. Setelah di Meulaboh, rombongan melanjutkan perjalanan ke Aceh Selatan dan sore dijadwalkan kembali ke Banda Aceh untuk melanjutkan kunjungan ke pantai timur-utara Aceh.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto, juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Cemerlang Abadi (PT CA) yang telah berakhir pada 31 Desember 2017.

Hasto menyampaikan itu kepada wartawan saat ngopi bareng Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH, Kamis (7/3). “Saya janjikan, kasus ini tidak diperpanjang lagi izin HGU milik PT CA itu. Ini akan saya bawa ke Istana dan saya sampaikan kepada Pak Jokowi untuk tidak memperpanjang,” pungkas Hasto.

Menurut dia, program Presiden Jokowi, setiap tanah wajib dikuasai dan diberikan kepada rakyat, sehingga setiap HGU yang telah berakhir, tidak akan diperpanjang lagi. Tidak hanya itu, Jokowi juga tidak akan mengeluarkan izin-izin perampasan tanah, seperti puluhan tahun lalu.

“Komitmen Pak Jokowi, segala prioritas mensertifikasikan tanah rakyat. Sebab itu hak rakyat, sesuai perintah konstitusi,” katanya. “Namanya tanah negara itu untuk kelompok masyarakat. Itu yang harus dijaga, jangan sampai dikuasi oleh oknum dan pejabat,” tegasnya lagi.

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim sangat bersyukur atas dukungan dari Sekretaris TKN Jokowi-KH Maruf Amin tersebut. Pasalnya, Akmal bersama rakyat, bahkan anggota DPRK, sudah berulang kali memperjuangkan kasus tersebut hingga menjumpai kepala BPN, anggota DPR-RI dan mendatangi Istana. Namun hingga saat ini belum ada titik terang.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ada yang bantu kepentingan daerah seperti PDIP ini. Selaku partai besar, saya sangat optimis PT CA ini tidak diperpanjang izinnya,” ujar Akmal Ibrahim.

Dengan janji Sekjen DPP PDIP, Akmal mengaku usaha yang dilakukan sudah maksimal. Karena, lanjut Akmal, dalam persoalan penolakan HGU PT CA itu, sudah dua kali menggelar rapat di Istana Presiden, sekali di DPD dan sekali lagi rapat di DPR-RI. “Apalagi Pak Menteri juga sudah menjanjikan, akan menyelesaikan kasus ini sebelum Pilpres. Jadi semoga kasus ini selesai secepatnya,” harapnya.

Menurut Akmal, PT CA itu hanya memiliki izin lingkungan seluas 2.100 hektare. Kemudian dimohon izin seluas 4.800 hektare. “Tapi kalau 2.100 hektare, dia (PT CA) memang punya izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Jadi yang dikerjakan di luar itu tidak ada izin,” sebutnya.(c50)

Sumber: Serambinews.com

Berita Popular

To Top