Aceh

Gedung Rp 10 Miliar di Asrama Haji Aceh Sudah Enam Tahun Mangkrak

Bangunan mangkrak di komplek asrama haji Aceh belum diselesaikan Foto: Ist

Banda Aceh – Pembangunan salah satu gedung di komplek Asrama Haji Embarkasi Aceh mangkrak. Gedung yang dikerjakan sejak 2013 lalu itu hingga kini belum diselesaikan.

Gedung tiga lantai yang diperuntukkan bagi jamaah haji dan petugas haji itu saat ini cukup memprihatinkan, bahkan sudah diselimuti ilalang. Bangunan tersebut terletak di belakang kantin asrama dan persis di samping kantor administrasi asrama haji Banda Aceh.

Gedung tersebut merupakan revitalisasi Asrama Haji Aceh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Bangunan itu bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 10 miliar tahun 2013.

Pantauan Ajnn, di lantai satu gedung itu terpasang pamflet status bangunan bertuliskan “Pembangunan gedung dibangun pada tahun 2013 dan status bangunan ini merupakan aset Kantor Wilayah Kementrian Agama Aceh Provinsi Aceh.”

Pengucuran dana SBSN itu diperuntukan pertama kali untuk lima Asrama Haji Embarkasi Se Indonesia, Asrama Haji Aceh termasuk salah satunya. Namun, sejak 2013, pembangunan gedung hingga kini belum dilanjutkan.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi mengiyakan bahwa pembangunan gedung itu sudah lama mangkrak. Padahal, bangunan ini sangat dibutuhkan untuk menampung jamaah dan petugas haji. Apalagi fasilitas asrama yang ada saat ini tidak bisa menampung seluruhnya baik jamaah maupun petugas haji.

“Sangat dibutuhkan gedung itu untuk penempatan jamaah serta panitia juga seperti tim keamanan, kesehatan, Imigrasi dan lainnya. Panitia kekurangan tempat, sudah ada gedung yang dibangun tapi mangkrak.” kata Samhudi saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (22/3).

Menurut Samhudi, mangkraknya bangunan tersebut dapat menghambat kelancaran proses pemberangkatan jamaah haji apabila ada keterlambatan, karena gedung yang tersedia tidak bisa menampung ribuan jamaah haji Aceh.

Mengenai gedung itu, lanjut Samhudi, tim inspektorat dan Pansus DPR RI juga sudah pernah meninjau bangunan itu. Kemudian, Kemenag Aceh direkomendasikan untuk menyurati pihak Dinas Pekerjaan Umum, guna menghitung ulang bangunan. Namun, sampai hari ini mereka belum menindaklanjutinya.

Dirinya menduga, bangunan yang dikerjakan tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan.

“Itu tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak, ini bagian mana yang tidak memenuhi itu kami tidak mengerti. PU yang bisa memutuskan ini bisa dilanjutkan atau tidak,” pungkas Samhudi.

Sumber:Ajnn.net

Berita Popular

To Top