Hukum

KPK Didesak Ambil Alih Kasus Tipikor CT Scan RSUZA Aceh

Gedung kpk

Banda Aceh – Masyarakat sipil di Aceh menyurati Ketua Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Mereka meminta KPK untuk mengambil alih dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajari) Aceh, Irdam pada tanggal 23 Januari 2019 telah mengusulkan ke Kejaksaan Agung untuk dihentikan pengusutan dugaan Tipikor pengadaan Alkes Radio Diagnostik (CT Scan) dan Kardiologi di RSUZA, Banda Aceh.

Pengadaan Alkes itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) senilai Rp 39 miliar tahun 2008. Anggaran itu diduga telah terjadi Tipikor dengan kerugian negara Rp 15,3 miliar.

Usulan ini menuai protes dari sejumlah elemen sipil di Aceh. Ada 11 lembaga mengirim surat keberatan atas penghentian kasus itu kepada Ketua KPK Jumat (8/2). Mereka juga meminta KPK mengambil alih kasus tersebut untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Koordinator Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, pengawalan ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan jajaran aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kasus-kasus yang ditangani.

Kata Alfian, surat yang ditujukan kepada Ketua KPK agar bisa mengklarifikasi terkait dengan kasus pengadaan Alkes di RUSZA, Banda Acehyang sudah diusulkan ke Kejaksaan Agung untuk dihentikan perkaranya. Apa lagi Juni 2018 lalu kasus tersebut sudah mendapat supervisi dari KPK.

“Untuk itu, melalui surat ini kami koalisi masyarakat sipil Aceh hebat tanpa korupsimeminta kepada KPK untuk mengambil alih pengusutan kasus tersebut sehingga kasus yang menjadi perhatian banyak masyarakat Aceh dapat diselesaikan secara hukum,” kata Alfian, di Banda Aceh, Sabtu (9/2).

Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi Korupsi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan permohonan pengambil alihan kasus yang sedang ditangani Kejati Aceh itu, mengingat adanya kabar proses pengusulan Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) untuk diteruskan kepada Kejaksaan Agung.

“Atas dasar informasi tersebut, kita (GeRAK Aceh) sudah menyurati KPK agar segera mengambil alih penanganan kasus CT Scan RSUZA ini,” kata Hayatuddin Tanjung.

GeRAK menduga pengusulan SP3 itu dapat bertentangan dengan prosedur hukum UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan pasal 2 dan 3, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka.

“Ini tidak logis dan patut didua adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan politik dan ini merendahkan martabat hukum serta mengkebiri hak keadilan pihak lain yang sudah diputuskan bersalah,” jelasnya.

Hayatuddin menyimpulkan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sepanjang adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maka delik perbuatan pidana tetap melekat dan harus dibuktikan serta dilimpahkan ke pengadilan. Atas usulan yang dimohonkan oleh Kejati Aceh diharapkan supaya dapat ditolak atau tidak dikabulkan secara hukum.

Dalam kasus ini Kejati Aceh telah menetapkan mantan Direktur RSUZA Banda Aceh berinisial TM sebagai tersangka. Penetapan TM sebagai tersangka dilakukan bersamaan dengan penetapan berinisial TBE sebagai tersangka pada 1 Juli 2014.

Kejati Aceh sebelumnya juga telah menetapkan tiga tersangka baru yakni Ketua Pokja berinisial SU, dan sekretaris Pokja berinisial Mhr dan BI, Kuasa Direktur CV Mutiara Indah Permai. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian senilai Rp15,3 milliar.

Adapun 10 lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Hebat Tanpa Korupsidari adalah MaTA, LBH Banda Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh, Forum LSM Aceh, Walhi Aceh, AJI Banda Aceh, Katahati Institute, Aceh Institute, Yayasan HAkA dan Komunitas Kanot Bu. Selain itu turut menyurati KPK adalah GeRAK Aceh.

Sumber: merdeka.com

 

To Top