Editorial

Miliki Dana Otsus tiap Tahun, Aceh Tetap Juara 1 Miskin, Kenapa?

ilustrasi@ Foto warga miskin.

Oleh: Isni Radifa Ramli*)

KATA berita, setiap tahun uang Aceh “bocor” dan mengalir ke provinsi tetangga.

Pada tahun 2017 sekitar Rp 35 triliun dana Aceh dibelanjakan ke Sumatera Utara.

Ini bermakna, secara tidak langsung Aceh ikut membangun “negeri orang”, bukan membangun dirinya sendiri.

Sebagian dana yang mengalir ke itu bersumber dana Otonomi Khusus (Otsus) yang jatuh ke tangan rekanan melaui aneka proyek APBA/APBK.

Sebagian lagi adalah uang masyarakat yang gemar berbelanja ke Medan karena faktor lebih murah, sambil mencari hiburan, dan aneka alasan lainnya.

Menurut Undang-undang Pemerintahan Aceh, dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2), merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Oleh sebab itu, sejatinya dana Otsus memiliki pengaruh besar dalam pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah Aceh.

Akan tetapi, harapan itu tidak terwujud walau dana Otsus sudah mengalir selama 11 tahun, sejak tahun 2008.

Sekarang kita saksikan bersama, banyak sekali orang miskin di Aceh.

Pada tahun 2018 angka kemiskinan Aceh masih berada pada 16,9 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada bulan Maret 2018 merilis jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 10 ribu jiwa, dari 829 ribu jiwa pada bulan September 2017 lalu meningkat menjadi 839 ribu jiwa. (Lihat Tabloid Tabangun Aceh, edisi November 2018)

Dengan angka kemiskinan sebesar itu Aceh menempati juara pertama termiskin di Sumatera dan juara keenam di seluruh Indonesia. Duh!

Miskin dan Faqir

Ada dua istilah yang sangat familiar di kalangan masyarakat tentang orang yang tidak mampu dalam bidang ekonomi, yaitu fakir dan miskin.

Fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali atau tidak mencukupi kebutuhan hidup.

Sedangkan miskin adalah orang yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan ekonomi atau bisa dikatakan kekurangan uang dan barang untuk menjalani kelangsungan hidupnya. (Lihat Hasan Basri M. Nur dan Ahmad Zaki Huasini, Pemuda, Pengangguran, dan Life Skill, 2017).

Ada beberapa penyebab Aceh tetap miskin walau memiliki dana Otsus. Antara lain yaitu:

1. Pejabat korup

Sudah menjadi rahasia umum banyak pejabat di Indonesia yang gemar melakukan korupsi. Para koruptor dalam pemerintahan bertabur sangat banyak, mulai pejabat eksekutif (Gubernur, Bupati, Kepala Dinas dan lain-lain), legislatif (DPR-RI, DPRA, DPRK), hingga yudikatif (pengadilan, hakim).

Korupsi seakan sudah menjadi budaya di Indonesia.

Akhir-akhir ini kita sedih mendapat kabar bahwa Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi ditangkap dan sudah disidang oleh KPK.

Keduanya didakwa melakukan korupsi dana Otsus Aceh. Angkanya bombastis, mencapai Rp 1,5 triliun.

Ini belum lagi kita sebut ada anggota dewan (DPRA) yang diduga “menilep” dana Otsus untuk beasiswa anak-anak Aceh. 70 persen dari dana beasiswa itu masuk ke kantong pribadi sang dewan.

Sang legislator beruntung. Sepertinya kasus ini sudah mulai “dilupakan”. Tragis!

Bagaimana mungkin rakyat akan hidup makmur kalau para pejabatnya dan wakilnya di gedung dewan melakukan korupsi?

Kalau korupsi masih terjadi, maka rakyat akan tetap melarat.

Pantaslah angka kemiskinan tidak mau turun dari waktu ke waktu.

2. Program tidak tepat sasaran

Penyebab kedua angka kemiskinan di Aceh tidak mau turun adalah karena program pembangunan tidak tepat sasaran.

Dilaporkan, banyak dinas membuat usulan program dengan cara copy paste dan tidak sesuai dengan amanah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Pejabat dari dinas-dinas seperti disebutkan di atas harus ditraining dulu agar mereka dapat memetakan permasalahan kemiskinan yang melanda rakyat.

Jika perlu, Gubernur Aceh harus membuat kontrak politik dengan para kepala dinas untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap.

Jika target menurunkan kemiskinan tidak tercapai, pecat saja mereka dari jabatannya.

3. Pendidikan vokasional

Penyebab lain tidak turunnya angka kemiskinan di Aceh adalah karena banyak orangtua yang cenderung menyekolahkan anak-anak mereka ke SMA, dan tidak memilih SMK yang merupakan lembaga pendidikan vokasional.

Usai tamat SMA mereka tidak memiliki skill dan tentu akan menganggur.

Sementara kalau mereka bersekolah di SMK tentu akan memiliki skill dan tidak akan menganggur setamat sekolah.

Nah, dalam hal ini, harus disadarkan orangtua untuk lebih memilih SMK daripada SMA.

4. Pesimis dan malas

Penyebab lain tidak turunnya angka kemiskinan di Aceh adalah karena adanya kelompok masyarakat yang pesimis dan malas kerja.

Sikap ini dipengaruhi oleh paham aqidah jabariyah (fatalisme).

Makanya harus kita kampanyekan kepada masyarakat untuk tetap mau berusaha (ikhtiyar) walau dalam kondisi bagaimanapun.

Ayat-ayat Alquran tentang kewajiban mengubah nasib melalui berusaha yang sungguh-sungguh harus dikedepankan oleh para juru dakwah.

Nah, itulah beberapa penyebabnya mengapa Aceh masih bertahan di posisi juara I miskin di Sumatera.

Kalau ada keinginan untuk mengubahnya dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa.

Apalagi sekarang kita berada di bawah pemimpin “baru” yang progresif dan selalu optimis, Ir Nova Iriansyah MT.

Mari bersama-sama kita ubah wajah Aceh, dari juara miskin menjadi juara I negeri paling makmur. Semoga!

Banda Aceh, 22 Desember 2018

*) PENULIS, Isni Radifa Ramli, Mahasiswa Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Email: isniradifa@gmail.com.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

To Top