Aceh

Sekda Taqwallah Diminta Tagih Hutang Pemerintah Aceh dari Pihak Ketiga

Banda Aceh – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang baru dilantik, Taqwallah untuk menagih piutang dari pihak ketiga yang mencapai ratusan miliar lebih.

“Pasca pelantikan diharapkan mampu mengejar dan menagih piutang dari pihak ketiga sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA),” kata Bardan Sahidi dalam keterangannya yang diterima AJNN, Jum’at (2/8).

Bardan menyampaikan, sebelumnya Taqwallah menjabat Asisten II Setda Aceh dan juga merangkap sebagai Ketua Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan APBA (P2K-APBA), yang bersangkutan masih mempunyai tugas menumpuk dalam mengawal pembangunan dan realisasinya baik fisik maupun keuangan.

“Piutang ini telah terakumulasi sejak tahun sebelumnya, dari sumber pemanfaatan kekayaan Aceh oleh SKPA pada sejumlah objek penting,” ujarnya.

Bardan menyebutkan, hingga saat ini, Pemerintah Aceh masih memiliki piutang dari berbagai sumber pihak ketiga. Seperti penyewaan Mess Pemerintah Aceh di Jakarta kepada Amazing Hotel senilai Rp 7,5 miliar dari kontrak setiap tahunnya yakni pada 2015 Rp 2,5 miliar, tahun 2016 Rp 2,5 miliar dan 2017 juga sebesar Rp 2,5 miliar.

“Sedangkan tahun 2018 telah diputuskan kontrak,” sebutnya.

Kemudian, kata Bardan, piutang sewa kapal motor penyeberangan (KMP) Eks BRR berjumlah Rp 500 juta di Dinas Perhubungan Aceh. Piutang BLUD RSU Zaenal Abidin Banda Aceh Rp 201 juta.

Selanjutnya, sejumlah penyewaan dari pemanfaatan kekayaan daerah Aceh disejumlah SKPA dan kabupaten/kota mencapai angka Rp 8,193 miliar lebih.

Selain itu, lanjut Bardan, Sekda Aceh dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) juga belum pernah menyampaikan secara rinci deposito keuagan Aceh pada sejumlah Bank.

“Sehingga, penerimaan Aceh dari jasa giro dan deposito tidak terlihat. Dalam memori serah terima jabatan ini juga harus disampaikan dengan lengkap dan rinci,” tutur Politikus PKS itu.

Tak hanya itu, terhadap realisasi dan serapan anggaran Pemerintah Aceh juga dinilai lemah. Bahkan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Bidang fisik dari total pagu Rp 1.262 triliun, hanya terealisasi sebesar 1.218 triliun. Artinya masih tersisa Rp 44 miliar.

Selanjutnya, DAK yang bersumber dari APBN, dalam makna dana sudah tersedia eksisting Rp 213 miliar di tahun 2018, sejauh ini belum juga dapat dicairkan.

“Data dihimpun dari hasil audit LHP BPK RI tahun 2018, ini menjadi tumpukan tugas sekda baru yang dikenal pekerja keras dan tidak kenal kompromi itu,” pungkas Bardan.

To Top