Opini

APBA Habis, Investasi Tidak Ada, Aceh Binasa

Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang berlokasi di Aceh Besar, sampai sekarang belum memiliki kemajuan. Lokasi tersebut menjadi padang gembala lembu masyarakat. [Ist]

Oleh Usman Lamreung

Dalam beberapa hari ini, pemberitaan media menyorot kebijakan Pemerintah Aceh terkait pengelolaan Kawasan Indutri Aceh (KIA) di Ladong, Aceh Besar. Pengelolaan KIA Ladong dianggap lamban, tidak komunikatif dan lemah dalam perencanaan sehingga menyebabkan perusahaan PT Trans Continent–satu-satunya investor yang sudah masuk– angkat koper.

Keluarnya PT Trans Continent dari KIA Ladong, merupakan gambar utuh bila pengelola Kawasan Industri (KI) itu tidak becus.

Ketidakbecusan pengelolaan KIA Ladong menjadi lampu merah bagi masa depan investasi Aceh. Tak pelak membuat kita risau dan galau dengan prospek investasi di nanggroe teuleubeh ini. Bagaimana tidak, Pemerintah Aceh rupanya belum siap dalam berbagai aspek yaitu infrastruktur, kepastian hukum, dan carut marut birokrasi. Kasus ini adalah barometer yang bisa memberi dampak negatif terhadap iklim invetasi di Aceh secara keseluruhan di masa-masa yang akan datang.

Merujuk pada beberapa informasi memang cukup rumit persoalan investasi di Aceh, tahun 2018 PT Semen Indonesia Aceh (SIA) mengalami nasib yang sama seperti PT Trans Continent, harus angkat kaki dari Aceh. Ketidakbecusan Pemerintah Aceh menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat, sehingga pihak perusahaan terganggu dan tidak nyaman. Pemerintah Aceh belum mampu menyediakan infrastruktur memadai, pelayanan birokrasi optimal, kepastian hukum, konflik lahan, persaingan usaha dan sebagainya dan ini jelas akan menjadi kerikil pengganggu dalam proses investasi berbagai perusahaan nasional dan internasional di Aceh.

Saya kira Plt Gubernur Aceh harus mengumumkan ke publik siapa saja sosok di balik manajemen investasi di Aceh dan meminta mereka semua mundur. Mereka harus berani bertanggung jawab sehingga Aceh tak terus dirugikan dengan keberadaan mereka di pemerintahan.

Dilihat dari sisi investor maka tentu tidak ada satupun investor yang mau mengambil risiko. Keamanan dan kenyamanan adalah prioritas utama mereka. Ketika sudah merasa tidak aman dan nyaman maka otomatis mereka akan menarik investasinya dan angkat koper tinggalkan Aceh. Terus akan selalu begitu. Begitu juga pernah terjadi PT SIA dan PT Tras Continent, mereka tidak nyaman, maka ini akan menjadi contoh buruk bagi calon-calon investor potensial lainnya untuk datang dan menanam investasinya di Aceh. Akhirnya Aceh pun mengalami nasib geutie geuti rukung dan publoe sangak.

Fokus Pemerintah Aceh hanya mengejar dan mencari investor dengan kunjungan ke berbagai negara, menghabiskan miliar anggaran namun tak satupun kerjasama yang membuahkan hasil yang menguntungkan perkembangan investasi di Aceh. Pemda Aceh cuma sibuk cuap-cuap investasi, sibuk jalan-jalan ke luar negeri yang katanya untuk promosi, tapi tak satupun yang terealisasi, manajemen investasi di Aceh, sibuk tapi tak produktif, yaag bisa jadi Pemda Aceh yang carong cet langet lam lumpoe.

Berbagai isu dan wacana dihembuskan Pemda Aceh bahwa Aceh akan datang para investor akan berinvestasi di BPKS, KIA, dan KEK Arun Lhokseumawe namun nyatanya omong kosong dan cek kosong saja, tak ada konsisten apa yang diwacanakan. Inilah kegagalan Pemerintah Aceh yang tak satupun investor dibawa ke Aceh alias haba mangat.

Rakyat Aceh sudah harus mulai bertanya, setiap tahunnya berapa puluh miliar dihabiskan untuk jalan-jalan ke luar negeri para PNS, politisi, dan agen dengan dalih mencari investor. Dari puluhan miliar setiap tahun yang dihabiskan itu, berapa investor yang datang dan berkiprah di Aceh?

Rakyat Aceh juga harus bertanya, siapa saja orang-orang yang selama ini ditunjuk mengurus investasi di Aceh. Kita harus tahu. Jangan-jangan sitông-tông meurumpok jaroe. Orang-orang yang kehilangan kesadaran ketika mendapatkan amanah. Ataukah memang orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang itu.

Keluarnya Trans Continent dari KIA Ladong harus menjadi pelajaran besar bagi kita, bila Pemerintah Aceh selain tidak memiliki pengetahuan yang cukup, juga tidak memiliki etika yang memadai sebagai modal membangun komunikasi dengan kelompok profesional, yang dalam hidupnya tidak membutuhkan tunjangan dan fee untuk mengumpulkan kekayaan. Jangan sampai dana otsus habis, APBA binasa, investasi besar tak kunjung ada di Aceh.

Penulis adalah Pengamat Pembangunan Aceh. Dosen di Universitas Abulyatama, Aceh Besar.

[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

To Top