Bisnis

DPRA Sebut Tak Perlu Pansus, Jumlah Sapi di UPTD Saree 475 Ekor, Mati 203 Ekor

Kondisi sapi di UPTD IBI Saree. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

Banda Aceh, – Sejak Senin, 8 Juni 2020 hingga kemarin sore, Kamis, 11 Juni 2020, Komisi II DPRA terus memanggil Dinas Peternakan Aceh untuk menelusuri lebih dalam terkait kasus sapi kurus dan mati di UPTD Inseminasi Buatan dan Inkubator (IBI) Saree, Aceh Besar.

Dari beberapa kali pertemuan tersebut, Komisi II DPRA sudah menemukan fakta-fakta baru yang selama ini belum terungkap ke publik.

Fakta baru itu mulai dari manajamen pengelolaan di UPTD IBI Saree yang tidak jelas, kekurangan sumber daya manusia (SDM), data sapi di lokasi ternak hingga jumlah sapi mati yang masih menjadi tanda tanya.

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir memaparkan, pengadaan sapi di UPTD IBI Saree hanya dilakukan pada tahun 2016 sampai 2017, dengan jumlah keseluruhan 678 ekor. Sedangkan di 2018 hingga 2020 tidak ada pembelian sapi lagi.

Namun, jumlah sapi UPTD IBI Saree saat ini hanya tinggal 475 ekor lagi. Diantaranya 30 ekor di SMK Saree, 88 untuk indukan atau inkubator, dan 357 diternak di UPTD tersebut. Angka ini sudah dihitung satu persatu.

Terlihat, terjadi pengurangan sapi sebanyak 203 ekor dari jumlah pengadaan awal 2016-2017. Ternyata semuanya sudah mati, diduga karena kelaparan.

Bahkan, kata Irpan, sejak Januari hingga Juni 2020 ini saja, sudah 70 ekor sapi yang mati di UPTD IBI Saree tersebut.

“Ternyata, sapi yang mati di UPTD IBI Saree itu terhitung sejak 2016 sampai 2020 sudah 203 ekor, sudah ada hasil visumnya,” kata Irpannusir kepada AJNN saat ditemui, Jumat (12/6).

Kemudian, mengenai pengadaan pakan sapi itu. Kata dia, pada 2017 lalu untuk pembelian pakan hanya Rp 1,7 miliar.

Lalu, 2018 dianggarkan lagi sebesar Rp 5,2 miliar, dibagi untuk pembelian pakan sebesar Rp 2 miliar, sedangkan sisanya Rp 3,2 miliar, digunakan untuk membangun padang pengembala (lahan peternakan seperti HMT/rerumputan).

“Artinya, 2017 dan 2018 untuk pakan itu lebih kurang Rp 3,7 miliar. 2017 Rp 1,7 miliar, 2018 ada Rp 2 miliar untuk pakannya, itu yang ada. Untuk 2020 belum ada pengadaan pakan apapun,” ujarnya.

Selain itu, Irpan juga memaparkan temuan lain dari hasil pertemuan pihaknya dengan Dinas Peternakan Aceh sampai kemarin sore (menjelang magrib), Kamis, 11 Juni 2020 di ruang rapat Komisi II DPRA.

Berdasarkan kesimpulan rapat, Dinas Peternakan Aceh dinilai masih lemah dalam pengelolaan data, karena setelah masalah muncul baru sibuk mencari kepastian informasi.

Selanjutnya, SDM atau lebih jelasnya tenaga kontrak yang bertugas memelihara sapi di UPTD IBI Saree masih sangat terbatas, yakni hanya 11 orang untuk mengurus ratusan sapi, sangat tidak efektif. Apalagi, Kepala UPTD nya juga tidak tinggal di sana (perumahan).

“Tenaga kontrak pemotong rumput hanya 11 orang untuk mengurus 475 sapi. Jadi sangat mustahil bisa mengcover rumput pakan sebanyak itu dengan tenaga kontrak segitu, tidak masuk akal,” ucap politikus PAN Aceh itu.

Irpan mengakui bahwa pengadaan sapi pada 2016-2017 mencapai 1.386 ekor. Tetapi banyak yang dihibahkan ke kabupaten/kota se Aceh. Peruntukan untuk UPTD IBI Saree hanya 678 ekor.

Berdasarkan beberapa temuan tersebut, Irpan melihat permasalahan utama dari kasus sapi kurus itu karena kurang terurus atau kesalahan manajemen pengelolaan peternakan oleh UPTD IBI Saree. Karena itu perlu segera dievaluasi agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Irpan menyampaikan, karena kesalahan utama pada manajemen pengelolaan, serta semua data dan fakta lapangan sudah didapatkan, maka tidak lagi harus membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menelisik kasus sapi kurus tersebut.

Apalagi, lanjut Irpan, sejauh ini belum ditemukannya indikasi penyelewengan anggaran, tetapi murni dan jelas hanya faktor kesalahan manajemen.

“Jadi Komisi II berkesimpulan belum diperlukan Pansus, karena belum ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran,” tutur mantan Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Kedepan, Irpan menyarankan agar pemerintah Aceh menghibahkan sapi-sapi di UPTD IBI Saree itu kepada kelompok masyarakat di seluruh Aceh. Cukup sisakan sekitar 100 ekor saja di sana.

“Tinggal 100 saja di UPTD IBI Saree. Sisanya itu harus secepatnya dihibahkan ke kelompok masyarakat. Teknisnya itu nanti tergantung dari Gubernur,” pinta Irpan.

Dalam kesempatan ini, Irpan menyarankan baik UPTD maupun Dinas Peternakan Aceh, jika mendapatkan permasalahan seharusnya sejak awal berkonsultasi dengan DPRA.

Sehingga, apapun kendala di lapangan bisa dicarikan solusinya. Terpenting perihal tenaga kontrak yang bertugas memotong rumput dan memberikan makan sapi.

“Coba bayangkan sapi kurus seperti itu, bahkan sampai mati hanya karena makan tidak mencukupi. Tenaga pemotong rumput itu paling penting, jangan disepelekan,” pungkas Irpannusir.

[]

Ajnn.net

To Top