Aceh

Enggan Lantik Ketua MAA, Plt Gubernur Dilaporkan ke Ombudsman

Banda Aceh – Ombudsman RI perwakilan Aceh menerima laporan dari Steering Committee Musyawarah Besar Majelis Adat Aceh (MAA) terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Plt Gubernur Aceh dalam pengangkatan Plt Ketua MAA, Senin 25 Februari 2019.

Dalam laporannya, SC Mubes MAA meminta Ombudsman RI untuk mendesak Plt Gubernur Aceh untuk melakukan pengukuhan Ketua MAA yang terpilih dalam Mubes 2018 lalu.

Mereka meyakini, Mubes MAA tahun 2018 yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Aceh Drs. Darmawan, MM adalah sah secara meyakinkan sesuai dengan ketentuan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin mengatakan, untuk menyelesaikan pengaduan tersebut, Ombudsman RI Aceh akan mencermati segala perundangan yang terkait MAA, baik Qanun NAD 3/2004, Qanun Aceh No 10/2008, Qanun Aceh 8/2012, Qanun 9/2013 serta UU 11/2006.

“Selanjutnya kami akan minta klarifikasi resmi dan lakukan kordinasi dengan Plt Gubernur Aceh atau Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Taqwaddin menjelaskan, dugaan sementara, Plt Gubernur Aceh melakukan maladministrasi berupa melampaui kewenangan, penyimpangan prosedur, dan bahkan perbuatan tidak patut.

“Sebelum masalah ini bergulir lebar dan liar, sebaiknya perihal ini segera ditangani dan diselesaikan secara arif, bijaksana, tepat dan harmoni,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini perlu diselesaikan mengingat MAA memiliki jaringan ke desa-desa dan mukim. Sehingga ditakutkan akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat adat kepada pemerintah daerah.

“Hal ini penting menjadi pertimbangan karena MAA mempunyai jaringan komunitas ke seluruh mukim dan kabupaten/kota di seluruh Aceh, bahkan telah pula ada perwakilan di beberapa provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Majelis Duek Pakat Mukim (MDPM) Aceh Besar dalam rilis yang diterima awak media menyampaikan sikap kecewa atas sikap Plt Gubernur Aceh yang enggan melakukan pelantikan Ketua MAA yang terpilih dalam Mubes.

Dalam pernyataan sikapnya, MDPM menyatakan, pihaknya meminta Plt Gubernur Aceh untuk membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah ini. Namun MDPM akan terus melakukan perlawanan jika Plt Gubernur Aceh masih bersikeras dengan keputusannya.

To Top