Kabaracehnews

Aceh

GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi yusuf

1554270066179 - GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi yusuf
Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan. Foto: Ist

Banda Aceh, – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta kepada Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf tidak mengklaim telah membuat program unggulan seperti tidak memperpanjang izin usaha pertambangan.

Sebelumnya, Irwandi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Senin (1/4/) dengan agenda nota pembelaan atau pleidoi kasus suap dan gratifikasi, mengungkit perundingan perdamaian Gerakan Aceh (GAM) dan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia.

Irwandi mengaku telah membuat program unggulan saat menjabat Gubernur Aceh, seperti tidak memperpanjang izin usaha pertambangan di Aceh. Dia ingin wilayah Aceh tidak terjadi seperti Papua, yang kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan asing.

“Di sini banyak musuh, banyak yang saya nggak perpanjang. Saya nggak mau yang terjadi di Papua terjadi di Aceh. Saya mau emas di Aceh tidak untuk orang asing,” kata Irwandi.

1554269931597 768x1024 - GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi yusuf

Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan meminta Irwandi Yusuf untuk tidak terlalu mengklaim kebijakan moratorium tambang merupakan kebijakan yang dibuat olehnya. Pasalnya kebijakan tersebut dikeluarkan pada masa Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

“Irwandi hanya melanjutkan kebijakan Zaini Abdullah, dan hanya enam bulan saja dilanjutkan, setelah itu sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana moratorium itu,” kata Fernan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Irwandi Yusuf, Rabu (3/4).

Baca juga:  KPK Periksa Dirjen Kemenkeu Terkait Kasus Suap Irwandi Yusuf

1554269946337 - GeRAK: Moratorium Pertambangan Kebijakan Zaini Abdullah, Bukan Irwandi yusuf
Fernan menjelaskan moratorium pertambangan pertama sekali dikeluarkan oleh Abu Doto–sapaan akrab Zaini Abdullah–tahun 2014. Intruksi Gubernur (Ingub) itu bernomor 11/INSTR/2014, tertanggal 30 Oktober 2014.

“Ingub pertama itu berlaku selama dua tahun sampai dengan 2016,” ungkap Fernan.

Bahkan, kata Fernan, Abu Doto juga membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Monitoring Pertambangan Minerba, yang bekerja untuk mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Aceh. Tim itu bekerja di bawah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh.

“Tim ini terdiri dari LSM, dinas-dinas terkait, dan akademisi, tim ini bekerja untuk melakukan evaluasi IUP mana saja yang tidak berjalan dan tidak memberikan dampak apapun ke daerah,” jelas Fernan.

Abu Doto juga kembali melanjutkan Ingub tersebut yang bernomor 9/INSTR/2016, tertanggal 25 Oktober 2016, selama satu tahun. Alasan Abu Doto melanjutkan kembali Ingub tersebut karena merasa kerja-kerja untuk mengevaluasi IUP belum selesai.

Baca juga:  KPK Kembali Panggil Steffy Burase jadi Saksi Kasus Suap Irwandi

“Karena masa jabatan Abu Doto habis, maka kemudian dilanjutkan oleh Irwandi Yusuf,” ujarnya.

Setelah ingub itu habis, kata Fernan, Irwandi Yusuf kemudian melanjutkan moratorium dengan nomor 5/INSTR/2017, tertanggal 15 Desember 2017, dan berakhir pada 15 Juni 2017. Ingub yang dikeluarkan oleh Irwandi Yusuf hanya berlaku selama enam bulan.

“Selama enam bulan itu tidak jelas juga, tidak ada tim yang dibentuk untuk mengevaluasi IUP, seperti yang pernah dibentuk oleh Abu Doto, jadi Ingub itu habis, tidak jelas apa yang sudah dikerjakan selama enam bulan itu,” ujar Fernan.

Sebelum Ingub itu dikeluarkan pada tahun 2014, kata Fernan, tercatat IUP di Aceh mencapai 138 unit dengan luas lahan 841 ribu hektare. Apalagi diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012 adalah Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar.

“Periode pertama gubernur, Irwandi tidak mengeluarkan Ingub pertambangan, yang ada adalah moratorium logging. Artinya kebijakan moratorium tambang bukan kebijakan Irwandi, tapi Abu Doto, ini perlu digaris bawahi,” tegas Fernan.

Sumber: Ajnn.net

loading...