Kabaracehnews

Politik

Jelang Pemilu, Kedubes Australia Pelajari Politik di Aceh

pihak kedubes australia ke aceh - Jelang Pemilu, Kedubes Australia Pelajari Politik di Aceh
Anggota Komisi I DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky didampingi anggota dewan lainnya menyerahkan cindera mata kepada Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia, Dave Peebles di Banda Aceh, Kamis (14/2/2019). Serambi

Banda Aceh – Kepala Bagian Politik dan Komunikasi Strategis Kedubes Australia di Indonesia, Dave Peebles, Kamis (14/2/2019) menemui Komisi I DPRA untuk membahas serta mendiskusikan perkembangan sosial politik di Aceh.

Dave beserta seorang staf Kedubes diterima oleh tim Komisi I DPRA yang dipimpin Iskandar Usman Al-Farlaky, di salah satu resto di kawasan Ulee Lheu, Banda Aceh.

Iskandar Usman Al-Farlaky, anggota Komisi I DPRA yang juga Ketua Fraksi Partai Aceh mengatakan, pihak Kedubes Australia ingin mengetahui perkembangan terkini terkait politik dan sosial di Aceh, apalagi menjelang pileg dan pilpres 2019.

Baca juga:  Sandiaga Uno Dengar Curhat Perajin Kayu Jati yang Ingin Jualan di Tol

“Mereka juga ingin mengetahui perkembangan pascadamai terkait MoU dan UUPA di Aceh,” katanya.

Selain itu, Dave juga ingin mendapatkan informasi yang utuh tentang pemberlakukan syariat Islam dan iklim investasi di Aceh.

“Kami berdiskusi panjang lebar termasuk soal isu media internasional soal pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebab banyak diberitakan dari sisi negatif, padahal apa yang disampaikan belum tentu benar,” kata dia.

Politisi muda Partai Aceh menambahkan, pihaknya juga mereview kembali catatan regulasi yang selama ini belum dituntaskan oleh pemerintah pusat.

Baca juga:  GRPG Aceh: Anggota yang Membelot untuk Kebutuhan Materialistis

Dengan harapan, sebut dia, Australia sebagai bagian dari dunia internasional ikut mendorong pemerintah pusat untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh dan penuntasan seluruh butir-burit MoU Helsinki.

“Kita sudah banyak sekali menerima tamu dari luar negeri baik itu dari Amerika Serikat, Jepang, Filipina, dan Thailand. Sebagian besar malah ingin belajar bagaimana proses damai terwujud di Aceh. Tentu Aceh sebagai laboratorium damai dunia harus menunjukkan diri bahwa yang tertulis benar dilaksanakan dengan baik,” pungkas Iskandar yang ditemani anggota Komisi I seperti Asib Amin, Djasmi Hass, M saleh, dan M Zaini.(*)

Serambinews.com

loading...