Editorial

Kambuhnya Jakarta Sentris Terhadap Aceh

baf589fc c2b1 4cdb b0ae dd25211654d6 169 - Kambuhnya Jakarta Sentris Terhadap Aceh
Foto: detikcom

Oleh Nurlina*)

Kita berhentikan sejenak kemarahan kita di Aceh karena faktor perbedaan politik. Mengapa, ini karena cara pandang lama, yang dahulu kita sebut Jakarta sentris, sudah kambuh lagi.

Dalam pandangan Jakarta sentris, Aceh tidak perlu diistimewakan, apalagi di-spesialkan alias dikhususkan. Aceh mestinya sama dengan daerah-daerah lain.

Pandangan inilah yang dahulu menjadi dasar pemberlakukan Daerah Operasi Militer di Aceh, dan juga penetapan Darurat Militer di Aceh.

Bagi Jakarta, pemberontakan adalah makar, dan pelaku makar harus ditumpas hingga ke akar-akarnya. GAM, hanya dilihat sebatas Kelompok Pengacau Keamanan (KPK).

Di Indonesia, dalam paradigma Jakarta Sentris, tidak boleh ada negara dalam negara. Itulah sebabnya sejumlah pihak di Jakarta masih menolak perundingan damai yang menghasilkan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Kita kunci dulu kebencian kita kepada Irwandi Yusuf yang menurut KPK diduga menjadi pihak penerima suap. Sejenak, kita cermati jalan melingkar pusat kembali ke jalur Jakarta sentris.

Jangan khawatir, yang salah tetap salah. Jika terbukti bersalah, jangankan dihukum oleh negara, kita rakyat Aceh juga akan menghukum siapapun yang bersalah.

Pandangan Jakarta sentris itu kini mulai terasa hembusannya melalui dua media yaitu Tirto dan Tempo melalui liputannya terkini.

Baca juga:  Irwandi dan Ayah Merin Ditetapkan Sebagai Tersangka Terkait Proyek Dermaga Sabang

Tirto, berdasarkan hasil liputannya, mencoba menohok sisi syariat di Aceh, sedangkan Tempo, berdasarkan kerangka pandang medianya, mencoba menohok sisi Lex Specialis yang dimiliki Aceh.

Kita tidak marah pada Tirto dan Tempo, apapun hasil temuannya. Bagi kita, keberadaan media diperlukan guna membantu kita melihat peta kekinian Aceh.

Hanya saja, jika sudah bersifat Jakarta sentris, melihat Aceh dari sudut pandang Jakarta, menimpa tuduhan kepada GAM bagai KPK (Kelompok Pelaku Korupsi), lalu menggugat apa yang sudah dicapai, maka perlu kita ingatkan bahwa penggiringan ini berpeluang meretas jalan konflik baru.

Kita akui, tidak mudah untuk menjaga perdamaian, apalagi dengan modal pembangunan yang didasarkan pada regulasi yang berubah-rubah seiring pergantian kepemimpinan di pusat pemerintahan.

Tapi kita juga mengakui, tidak cukup gampang untuk mewujudkan demokratisasi sejati, keadilan dan kesejahteraan paska hidup dalam cengkeraman panjang konflik.

Oleh karena itu, perintis jalan damai menyepakati kerangka 20 tahun pembenahan Aceh guna menuju kondisi normal.

Itu artinya, sejak Aceh merengkuh damai pada 2005 sampai dengan 2025, Aceh membutuhkan dukungan dari semua pihak agar bisa melewati masa-masa jatuh bangunnya dalam berbenah.

Baca juga:  Irwandi Lebaran di Dalam Tahanan KPK, Darwati Posting Foto Keluarga di IG

Silahkan periksa lembaran kesepahaman damai, GAM telah menunaikan segenap janjinya, dan Pemerintah Pusatlah yang masih menyisakan utang politiknya, lima point bahkan lebih dalam MoU Helsinki belum ditunaikan.

Menyamakan Aceh dengan provinsi lain dalam kinerja pembangunannya tentu tidak adil, bahkan sangat keterlaluan dan terkesan angkuh. Bahkan negara ini saja masih terus membutuhkan pembenahan, apalagi Aceh yang baru memulai langkah pembangunan di era damai pada 2005.

Ini bukan apologi untuk membela yang salah menjadi benar. Rakyat Aceh sendiri juga marah dengan jalan pembangunan yang belum memperlihatkan indikator kesejahteraannya. Rakyat Aceh juga terus berusaha keluar dari persoalannya.

Tapi, janganlah kemarahan rakyat Aceh kepada pemerintahnya menjadi jalan pembenaran bagi orang-orang di Pusat kekuasaan untuk menjadikannya sebagai pintu masuk menggiring Aceh melepas apa yang sudah diperolehnya sebagai kompromi melepas keyakinan kemerdekaan yang pernah diyakininya dengan teguh.

Tuan dan Puan, menghidupkan kembali Jakarta sentris itu, berbahaya!

*)Penulis adalah perempuan Aceh, kini bermukim di Sabang.

loading...