Aceh

Kemiskinan Meningkat di Tanah Rencong, Aceh Singkil Kabupaten Paling Papa

ilustrasi Foto

Banda Aceh – Jumlah warga miskin di Aceh terus bertambah. Total ada 17 dari 23 kabupaten/kota di Aceh yang menjadi penyumbang angka kemiskinan, termasuk Banda Aceh.

Data ini dirilis Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS). Direktur IDeAS Munzami mengatakan, peningkatan kemiskinan di 17 kabupaten/kota itu ditemukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap publikasi di situs resmi BPS Pusat.

“BPS telah mempublikasi Data Kemiskinan dan Ketimpangan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia Tahun 2017 yang dirilis pada awal tahun 2018,” kata Munzami, Kamis (16/8/2018).

Dari data itu juga, kata Munzami, diketahui bahwa Aceh Singkil tercatat sebagai kabupaten termiskin di Tanah Rencong. Jumlah kaum papa di kabupaten ini mencapai 22,11 persen atau naik dari 0,51 persen dibanding 2016 sebanyak 21,60 persen.

Disusul Gayo Lues dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,97 persen, Kabupaten Pidie Jaya 21,82 persen, Pidie 21,43 persen, dan Bener Meriah 21,14 persen.

Meningkatnya angka kemiskinan di Aceh, kata Munzami, menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA maupun APBK belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

IDeAS, kata Munzami, selalu mengingatkan pemerintah bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kabupaten/kota harus menjadi PR bersama. Saat ini, rata-rata pemerintahan di Aceh merupakan hasil Pilkada 2017 lalu sudah berusia satu tahun.

“Kami mengimbau seluruh pemerintahan di Aceh agar RKA APBA 2019 maupun APBK 2019 mendatang, harus memiliki master plan yang jelas mengenai kebijakan riil dari alokasi anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh,” katanya.

IDeAS juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kinerja dan tata kelola pemerintahan, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran, tidak hanya APBA, namun APBK kab/kota di Aceh.

Terutama agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh.

“Pos anggaran untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan wajib diprioritaskan. Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan infrastruktur, mulai dari provinsi sampai ke tingkat desa,” katanya.

IDeAS juga menyorot alokasi untuk anggaran belanja pegawai/aparatur. Di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi, setiap tahun APBA maupun APBK hanya sebagai instrumen untuk mensejahterakan pegawai dan untuk belanja non-pembangunan lainnya.

“Belanja pegawai dalam APBA kita misalnya, itu 2 kali dari belanja APBD Provinsi NTB. Perlu diingat bahwa APBA kita ditopang oleh hampir 60 persen Dana Otsus, kalau Dana Otsus tersebut habis hanya untuk memenuhi kebutuhan birokrasi setiap tahunnya, maka omong kosong adanya peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” katanya.

 

Sumber: Beritakini.co

Berita Popular

To Top