Aceh

MA Tolak Gugatan DPRA Terkait Pergub Cambuk Dilapas

1551684035446 - MA Tolak Gugatan DPRA Terkait Pergub Cambuk Dilapas

Banda Aceh – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan gugatan atau uji materi yang dilayangkan mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin mengenai eksekusi cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Putusan MA Nomor 39 P/HUM/2018 tersebut diputuskan setelah permusyawaratan MA pada Kamis tanggal 27 September 2018 lalu.

“Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari pemohon Tgk H Muharuddin, S,Sos, tidak diterima,” kata Ketua Majelis Hakim, Dr H Supandi, SH, M Hum dalam putusannya yang dikutip melalui website resmi MA, Senin (4/1/2019).

Dalam putusannya, Aceh, menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka upaya yang dapat dilakukan oleh DPR Aceh sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Aceh adalah dengan menggunakan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Baca juga:  Ini Alasan Mahkamah Agung Izinkan Eks Koruptor Nyaleg

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 dan kaidah hukum beberapa putusan hak uji materiil tentang syarat kedudukan hukum (legal standing) serta dalil-dalil kerugian hak yang diakibatkan objek pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dialami pemohon.

“Menurut Mahkamah Agung, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, maka permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak diterima.

Baca juga:  WH Tak Bisa Cambuk Pasangan yang Tertangkap Mesum di Saree

Selain ditolaknya permohonan uji materil, MA juga menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018, tentang pelaksanaan hukum acara Jinayat, atau eksekusi cambuk akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum mengakui peraturan tersebut karena dianggap tidak merujuk pada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. Karena alasan itu, legislatif bersepakat untuk menggugat pergub tersebut ke Mahkamah Agung untuk segera dicabut.

Kesepakatan untuk menggugat pergub itu berdasarkan keputusan rapat paripurna khusus DPRA, pada Jumat 20 April 2018 lalu.

loading...