Opini

Opini Parade PLT

IMG 20190303 234649 - Opini Parade PLT
Karikatur milik ACEHSATU.com

PROSES hukum yang melanda Irwandi nyatanya tidak hanya menjadi persoalan bagi dirinya.

Tapi juga bagi pemerintahan Aceh.

9 bulan pasca kasus tangkap tangan, kini publik kembali dihadapkan pada sebuah persoalan baru.

Perlahan, satu per satu tokoh publik dimandatkan sebuah jabatan yang terkesan setengah hati; pelaksana tugas.

Birokrasi memang terlanjur menjadi alat kekuasaan bagi yang menguasainya.

 

Sehingga esensi konstitusi dalam bingkai birokrasi pun menjadi bias.

Dengan sejumlah alasan legalitas, tujuan utama birokrasi sebagai medium bagi civil service pun menjadi terabaikan.

Padahal prinsip birokrasi di bangun atas elemen legal dan rasional.

Kekuasaan yang mengeliminir aspek rasional pada akhirnya justru memunculkan kegaduhan baru.

Selain itu, tindakan pejabat “setengah hati” dikhawatirkan kurang berfokus pada pencapaian efisiensi organisasi.

Sehingga tidak terjadi kejelasan arah dan perintah.

 

Ekonom Amerika Serikat, Thomas Sowell pernah mengungkapkan sebuah pemeo, “anda tidak akan memahami birokrasi sampai anda memahami bahwa bagi birokrat, prosedur adalah segalanya dan hasil tidak berarti sama sekali”.

Dan selanjutnya, barangkali kita akan terjebak pada sebuah terminologi Plt dalam setiap jabatan birokrat.

Plt Kepala Desa, Plt Camat, Plt Bupati, Plt Walikota.

Seperti cendawan, kemunculan penjabat Plt mungkin akan membentuk sebuah formasi parade yang dipimpin oleh seorang dirigen, Nova Iriansyah; Plt Gubernur. (*)

Sumber: Acehsatu.com

loading...