Prabowo Bakal Ungkap Data Kebocoran Anggaran di Debat Kedua

Jakarta – Debat kedua Pilpres 2019 akan mempertemukan Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau Jokowi, Minggu (17/2) di Hotel Sultan, Jakarta. Debat kedua akan mengangkat tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno atau BPN Prabowo – Sandi, Ahmad Muzani mengatakan calon yang diusungnya sudah menyiapkan strategi menghadapi debat kedua tersebut.

Dia menegaskan bahwa Prabowo akan mengungkap dugaan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. “Ya pasti akan diungkap Pak Prabowo,” tegas Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 11 Februari 2019.

Baca Juga:  Grace Natalie dan 3 Kader PSI Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Kasus 'Kebohongan Award

Hanya saja, wakil ketua MPR itu juga heran setiap kritik yang disampaikan Prabowo Subianto maupun kubunya, selalu dibalas dengan balasan yang terkesan antikritik dari Jokowi Cs.

“Selalu dibalas dengan balasan yang menurut saya sesungguhnya tidak mau dikritik, misalnya dengan kata-kata hoaks, fitnah, semburan kebohongan dan seterusnya. Lah, terus bagaimana?” katanya.

Baca Juga:  Soal Pencegahan Terorisme, Jokowi: Aparat Harus Mengetahui HAM

Muzani menegaskan, cara menjawab Jokowi dan kubunya itu terkesan menolak kritik. Padahal, ujar dia, semua yang diungkap Prabowo itu atas dasar sebuah data dan fakta yang banyak diungkapkan oleh lembaga-lembaga negara.

“Lembaga negara mana yang mengungkapkan ada kebocoran sampai 20, 25, 30 persen itu, nanti Pak Prabowo akan menceritakan dalam banyak (kesempatan), mungkin bukan debat. Mungkin dari banyak kesempatan ya,” ujarnya.

Wakil ketua MPR itu menjelaskan, yang disampaikan Prabowo adalah kebenaran tapi selalu dianggap hoaks. Bahkan, selalu dipertanyakan soal data dari mana, hingga desakan melapor ke penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami kan bukan lembaga yang mau mencari-cari kesalahan,” tegasnya.

Baca Juga:  Besok Sandiaga Uno Sambangi Aceh Utara dan Lhokseumawe

Dia menambahkan, kalaupun menemukan kesalahan, bukan berarti harus berujung pada melaporkan ke lembaga penegak hukum seperti KPK. Namun, ujar dia, ketika disampaikan kepada publik, mestinya ada proses-proses lain yang menyelesaikan. “Bukan kami yang melaporkan,” katanya.

Sumber: JPNN

  • 84
    Shares

loading...

Berikan Komentar

Berikan Komentar Anda Disini

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs Media Online berita terbaru hari ini, memberikan akses informasi secara mudah, cepat akurat dan berkualitas kepada masyarakat aceh nasional dan dunia ?

ikuti kami

Copyright © 2019 Kabaracehnews.com. All right reserved